Sering dikeluhkan mengapa di NU masih ada partai selain
PKB, yaitu SUNI, PKU, dan PNU? Adanya partai lain selain
PKB bukan berarti terjadi perpecahan, tetapi hanya
perbedaan pendapat. Tentu saja, sangat tidak demokratis
bila PBNU melarang warganya membentuk partai. Soal
PBNU mendukung PKB itu hak PBNU juga. Hal itu pernah
ditegaskan oleh salah seorang Ketua Pengurus Besar NU
yang juga salah seorang anggota Tim Lima PB NU, Rozy
Munir: "Orang-orang yang memimpin dan membantu
pembentukan PKB itu tidak ada yang kolot dan tak ada
yang antimodern." Jadi kehadiran PKB menunjukkan sisi
kemodernan NU. Partai itu bukan hanya eksklusif untuk
satu golongan, tetapi terbuka untuk seluruh bangsa Indo-
nesia. Dengan kehadiran PKB mau ditunjukkan bahwa
Islam itu inklusif dan dapat menjadi berkat bagi semua
orang. Soal tudingan ada perpecahan gara-gara kehadiran
tiga tokoh NU: K.H. Yusuf Hasyim, Abu Hasan, dan
Syukron Makmun mendirikan partai sendiri, hal itu
menunjukkan bahwa NU memang bersikap terbuka
terhadap berbagai aspirasi pandangan politik. PKB sejak
awal dideklarasikan sudah ditegaskan merupakan partai
terbuka. Dan meski kini ada tiga partai, rapat pleno PB
NU setelah pendeklarasian PKB beberapa waktu lalu
menyatakan hanya mengakui PKB sebagai satu-satunya
partai untuk mengakomodasi warga NU.
  Gus Dur malah merencanakan "cuti" dari posisinya
sebagai Ketua Umum PBNU dan berkampanye untuk PKB.
Hal ini merupakan konsekuensi logis bagi setiap pengurus
NU yang terjun ke dalam kehidupan politik praktis. Meski
berkampanye bagi PKB, bukan berarti Gus Dur hanya milik
PKB. Dukungan Gus Dur terhadap PKB karena PKB
memang didirikan oleh para pengurus NU. Sebaliknya,
PKB ingin menempatkan Gus Dur sebagai milik seluruh
bangsa, seperti yang selama ini terjadi. Pokoknya, jangan
ditanggapi macam-macamlah. Bukankah Gus Dur tetap
memiliki hak politik untuk menetapkan pilihannya!
  Demokrasi memang sebuah proses. Membangun
demokrasi bukanlah seperti membalik telapak tangan,
tetapi membutuhkan waktu, pengorbanan, ketekunan, dan
keuletan. Pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi
adalah rakyat. Untuk itu, rakyatlah yang harus disadarkan,
ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk
membangun sistem demokrasi. Suatu usaha civil society
empowerment. Masyarakat yang sadar dan mengetahui pen-
tingnya demokrasi dan memiliki kompetensi untuk
memperjuangkannya.
  Sebagai upaya penguatan dan pemberdayaan terhadap
posisi civil society, strategi yang saya gunakan lewat ISIS
adalah pendidikan demokrasi yang ditujukan kepada
masyarakat santri. Istilah "santri" yang dimaksud adalah
orang yang secara individual maupun kolektif terkait
dengan lembaga pendidikan Islam klasik bernama
"pesantren". Keterkaitan ini adakalanya sebagai santri,
sebagai kyai/ustadz maupun sebagai pendukung yang
memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kesantrian yang
berintikan ketaatan melaksanakan ajaran Islam. Istilah santri
mengalami perkembangan dan perluasan, yakni ketika
terjadi arus perubahan orientasi pendidikan kalangan santri
(baca: anak-anak santri) dari budaya pesantren menjadi
budaya sekolahan dengan perubahan orientasi pendidikan
tidak mengurangi budaya kesantrian yang sudah built in
dalam dirinya dan justru mereka membawa serta nilai-
nilai kesantrian dalam lingkungan mereka yang baru baik
di sekolah maupun tempat kerja. Masyarakat santri pada
pendidikan demokrasi dalam hal ini adalah masyarakat
muslim di desa maupun di kota yang telah mengalami
proses "santrinisasi" dengan ketaatan mereka dalam melak-
sanakan ajaran Islam sebagai dasarnya. Di desa, segmen
itu dengan mudah ditemukan di lembaga pesantren sendiri
dan masyarakat yang mendukungnya, sedangkan di kota
segmen itu ditemukan di pabrik-pabrik, di perkantoran,
di kampus-kampus, maupun di pemukiman baru.
  Tantangan yang nyata di depan mata adalah bagaimana
memasyarakatkan pemahaman doktrin ajaran Islam tentang
gagasan dan praktek bernegara yang masih eksklusif
berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,
perlu usaha penyadaran (konsientisasi). Demokrasi
merupakan aktualisasi nilai agama. Islam bukan lagi
eksklusif tetapi inklusif dan terbuka. Semestinya, seorang
muslim yang balk otomatis seorang demokrat juga.