Agar kekuasaan tidak terakumulasi pada seorang pemimpin
maka perlu mekanisme suksesi atau pergantian kepe-
mimpinan secara periodik. Di samping untuk mengeliminir
penumpukan kekuasaan, suksesi juga membuka peluang
bagi pemimpin baru dengan ide dan gagasan baru yang
pasti lebih menyegarkan kehidupan masyarakat. Salah satu
faktor yang menyebabkan pergantian kekuasaan
cenderung menjadi persoalan di negara-negara yang belum
demokratis adalah implikasi politis sebuah suksesi. Suksesi
bukan sekadar mengganti kepala pemerintahan, tetapi juga
mengganti pihak yang ikut memerintah. Mengganti kepala
pemerintahan tidak hanya berarti mengganti pihak yang
ikut memerintah, seperti para menteri, para pejabat
pemerintah yang diangkat oleh kepala pemerintahan,
kepala berbagai instansi, seluruh jajaran birokrasi tetapi
juga mengganti kelompok-kelompok masyarakat yang
diuntungkan secara ekonomi, keagamaan, ideologis, dan
kultural oleh kekuasaan itu. Mereka menghambat
kemungkinan berlangsungnya suksesi secara sukarela
karena kepentingan ekonomi-politik dan sosio-kulturalnya
tergantung dari pemegang kekuasaan yang ada.
   Pergantian kepala pemerintahan juga bukan sekadar
mengganti golongan yang memerintah, melainkan juga
mengganti penafsiran tentang ide negara. Suksesi tidak
hanya berarti pergantian kondisi-kondisi sosio-politik yang
harus dipenuhi agar seseorang atau suatu kelompok dapat
diterima sebagai bagian dari pihak yang memerintah, tetapi
juga pergantian orientasi dan kriteria program apa yang
dapat diterima sebagai bagian dan kebijakan publik dan
keputusan politik pada umumnya. Suksesi sebagai
pergantian rezim bukan berarti pergantian konstitusi
beserta dasar keberadaan dan tujuan negara, melainkan
hanya berupa perubahan interpretasi tentang ide negara
dalam bentuk strategi dan program pembangunan beserta
penjabarannya sesuai dengan konteks ruang dan waktu.
Kelompok-kelompok masyarakat yang diuntungkan oleh
interpretasi ide negara berupa program pertumbuhan
secara liberal melalui mekanisme pasar. Interpretasi ide
negara berupa program pemberdayaan (empowerment)
rakyat akan menguntungkan masyarakat secara lebih luas
daripada interpretasi negara berupa pengembangan
sumberdaya manusia (SDM) karena yang terakhir ini
melihat menusia hanya sebagai alat produksi.
  Pergantian golongan yang memerintah berupa koalisi
yang mendukungnya dan pergantian interpretasi tentang
ide negara dapat saja dilakukan tanpa mengganti kepala
pemerintahan sebagaimana selama ini diterapkan di In-
donesia. Akan tetapi, pergantian seperti itu hanya bersifat
tambal sulam. Gaya dan arab kepemimpinan seseorang
selalu dikaitkan dengan watak orang itu dan karakteristik
serta tingkat perkembangan masyarakat yang dipimpin.
Oleh karena itu, perubahan masyarakat beserta aspirasi
dan permasalahan yang ditimbulkannya memang memerlu-
kan pemimpin baru dengan gaya dan arab kepemimpinan
yang baru pula. Suksesi sebagai pergantian rezim memang
akan menimbulkan goncangan politik, tetapi juga
menimbulkan harapan baru. Banyak orang dalam waktu
yang relatif sama akan mengalami kekecewaan karena
harus menyerahkan jabatan kepada orang lain, tetapi pada
kurun waktu yang sama banyak orang yang dengan penuh
harapan menerima jabatan baru. Banyak orang dalam
waktu relatif bersamaan akan kehilangan proyek dan
bantuan pembangunan, tetapi pada kurun waktu yang
sama banyak pula yang akan memiliki harapan baru karena
memiliki program yang sesuai dengan prioritas pemerintah
yang baru. Setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa yang
mendukung rezim baru kurang lebih sama jumlahnya
dengan mereka yang "sakit hati."
   Untuk mencegah agar goncangan-goncangan politik
itu tidak menimbulkan ketidakstabilan, setiap sistem politik
memang harus melembagakan mekanisme suksesi yang
telah disepakati bersama. Melembagakan mekanisme
suksesi secara formal maupun material tidak bisa tidak
harus dengan melakukan suksesi secara teratur untuk
kemudian belajar dari setiap pengalaman suksesi. Apabila
suksesi sebagai pergantian rezim itu telah berlangsung
beberapa kali yang berarti telah mengalami kegoncangan
politik, tetapi mampu mengatasinya dengan mekanisme
suksesi yang disepakati bersama, maka sistem politik yang
bersangkutan telah memenuhi salah satu tolok ukur
penting sistem politik yang demokratis.