LANGKAH NON POLITIK DARI POLITIK NAHDLATUL ULAMA *) Daniel Dhakidae PADA tanggal 1 Maret 1992 NU mengadakan tabligh akbar, sua- tu rapat raksasa untuk merayakan ulang tahun ke 66, yang sedianya akan dihadiri oleh 2.000.000 hadirin. Karena berbagai alasan akhir- nya dihadiri oleh kira-kira 150000-200000 orang. Pada tanggal itu harian The Jakarta Post mengadakan suatu pengumpulan pendapat (opinion polling) bekerjasama dengan suatu lembaga penelitian, Re- source Productivity Center, Jakarta, terhadap mereka yang menghadiri tabligh akbar tersebut di Senayan. Pengumpulan pendapat tersebut dilakukan untuk 939 orang yang hadir, dengan menjaring 684 ang- gota NU dan 245 bukan anggota NU. Analisa yang diberikan di ba- wah ini lebih menyangkut 684 anggota NU. Nahdlatul Ulama selalu menarik perhatian publik politik Indo- nesia. Pada saat politik sipil tidak diberikan arti yang sewajarnya NU selalu mengingatkan lagi bahwa bukan semua golongan sipil begitu. Pada saat politik sipil tidak berarti lagi NU "mencuri" perhatian dan mengatakan "kami selalu hadir". Pada saat semua partai politik disa- tukan, NU mengatakan bahwa "kami berbeda dengan yang ada" dan dengan itu menarik diri dari Partai Persatuan Pembangunan. Semuanya ditambah lagi dengan karakter ketua umum PBNU, Ab- durrahman Wahid, yang serba kontroversial, tidak terduga yang pada gilirannya mungkin menunjukkan karakteristik organisasi ini. Kontroversi NU bukan saja untuk orang luar NU, tetapi juga un- tuk orang dalam, malah untuk orang yang memang menjadi inti- intinya NU. Salah satu dari pemimpinnya yang utama, KH A Wahid Hasyim, harus menunggu empat tahun, sejak 1934, untuk memu- tuskan pada tahun 1938, apakah akan masuk atau menjadi anggota NU sepulangnya dari belajar dari luar negeri. Tidak semua organi- sasi politik menarik perhatiannya, termasuk NU. Dengan alasan itu dia memberikan beberapa kriteria untuk memilih suatu partai. Sebagai seorang muda yang barusan kembali dari luar negeri maka pemuda Wahid Hasyim memberikan priontas pada beberapa kriteria, antara lain, radikalisme dalam arti yang sangat dasar yaitu kecepatan dan ketangkasan untuk mengambil keputusan dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan politik. Dengan tolok ukur ini NU bukan organisasi idamannya. Di ba- wah pimpinan sekelompok ulama tua susah dibayangkan radikalis- me semacam itu bisa terlaksana. Kriterium kedua adalah kehadiran para cendekiawan. Dengan gaya retorik dia sendiri menjawab kriterium yang diberikan sambil mengenyampingkan kemungkinan itu dengan berkata bahwa: men- cari kaum cendekiawan di dalam NU sama seperti "mencari penjual es pada jam satu malam" -tentu saja itu benar untuk tahun 1930-an ketika lemari es berkekuatan tinggi menjadi barang langka. Namun itu pun disanggahnya sendiri. Kehadiran para cendekia- wan tidak dengan sendirinya menjamin kemajuan suatu partai kare- na kemajuan suatu organisasi itu- -malah terutama- tergantung dari mentaliteit yang jauh lebih menentukan dari inteligensia. Betapa pun aneh kedengarannya, sebagai putera Hasyim As'ari, kekerasan hidup Islam tidak mempermudahkan memilih NU. Ke- , kerasan jalan hidup ini dan kontrol terhadapnya memasuki kehi- dupan pribadi seseorang. Hal ini agak menakutkan. Tetapi kriterium terakhir ini jugalah yang menyebabkannya ber- pikir dua kali: kekerasan hidup adalah suatu sine qua non kalau ke- majuan Islam dan pengembangan syari'atnya menjadi suatu cita-cita yang tinggi. Pada tahun 1938, akhirnya, Wahid Hasyim memutuskan masuk dan menjadi anggota NU. Dalam banyak hal dia berusaha untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dilihatnya sebagai penghalang kemajuan NU. Dalam tradisi intelektual yang sama sebenarnya Abdurrahman Wahid bertumbuh. Sebagai putera Wahid Nasyim, dia juga tidak melihat Islam sebagai suatu barang jadi sesuatu yang given- tetapi Islam terutama dilihat sebagai suatu tantangan baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Menurut pandang- annya kerinduan kepada kebesaran peradaban Islam tidak mung- kin dipisahkan dari komitmen kepada usaha untuk membebaskan suatu bangsa dari dera kemiskinan dan kemelaratan. NU dan Politik. Kehidupan partai politik Indonesia menurun terus sejak tahun 1973. Justru di dalam keadaan semacam itulah NU menunjukkan atau justru memenuhi apa yang dirindukan Wahid Hasyim pada tahun 1930-an. Menjelang pemilihan umum tahun 1955, ketika Wahid Hasyim masih hidup, NU memisahkan diri dari Masyumi lama, dan ber- kampanye sebagai suatu partai terpisah dan menempati posisi seba- gai empat besar hasil pemilihan umum pertama. Pada tahun 1973 NU menyatukan dirinya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Persatuannya hanya seumur paling tinggi dua pemilihan umum. Pada tahun 1984 NU memutuskan untuk kembali ke khit- tah dengan mengambil suatu keputusan yang berani untuk menge- luarkan dirinya dari Partai Persatuan Pembangunan dan kembali menjadi NU tanpa embel-embel menjadi suatu anggota partai poli- tik, tetapi menjadi suatu lembaga pendidikan, sosial dan agama. Sejak itulah NU tidak lagi melibatkan dirinya di dalam kehidup- an politik rutin meskipun ia tetap menjadi suatu organisasi dengan massa terbesar dari bangsa ini. Organisasi ini juga semakin menarik perhatian masyarakat politik ketika jarak dengan pemilihan umum semakin pendek. Daya tariknya semakin besar justru karena "kene- tralannya" di dalam politik Indonesia kini. Jumlah massa anggota yang besar laksana perawan yang menggelitik Partai Persatuan Pem- bangunan dan Golongan Karya sekaligus. Sekitar awal tahun, Abdurrahman Wahid mengumumkan bah- wa NU akan melaksanakan suatu pertemuan akbar pada tanggal 1 Maret 1992, tabligh akbar, yang menurut rencana akan dihadiri se- jumlah 2.000.000 anggota NU. Rencana ini membingungkan ham- pir semua orang, pemerintah, politisi, pengamat. Hampir tidak ter- bayangkan dalam suatu politik tanpa massa ada organisasi yang me- ngumpulkan massa sebesar itu. Apakah yang sedang dibikin NU? Apakah NU akan berpolitik lagi? Potensi PoIitik NU Gerak NU dan kebingunan kelompok di luarnya harus dilihat di dalam latar belakang sirnanya politik massa di dalam dunia poli- tik Indonesia. Hampir tidak ada lagi yang mengenal massa. Massa lebih menakutkan dan tidak pernah dikaitkan dengan pembangun- an, misalnya. Dengan kata lain politik massa yang sudah terkubur ketika partai-partai ramai-ramai menguburkan PKI susah dibayang- kan akan dibangun lagi. Bertele-telenya izin untuk tabligh akbar itu hanya bisa dimengerti dari segi ini. Namun pihak lain takutnya penguasa mengambil resiko, ragu- ragunya aparat keamanan memberikan izin pada dasarnya masih ada hubunganya dengan inti-inti organisasi itu sendiri. Perubahan besar masih jauh jalannya. Hasil pengumpulan pendapat seperti di- kemukakan dalam tabel 1 menunjukkan itu. Tabel 1 Umur dan Keterlibatan Politik =============================================================!! Latar Belakang !! Umur !! Total !! Pendidikan !!===========!!=========!!========!! !! !! 18-25 !! 26-45 !! 46-55 !! !! ================!!===========!!=========!!========!!=========!! Agama !! 69 !! 143 !! 78 !! 290 !! !! 24% !! 49% !! 27% !! 100% !! !! !! !! !! !1 Umum !! 74 !! 112 !! 28 !! 214 !! !! 35% !! 52% !! 13% !! 100% !! !! !! !! !! !! Campuran !! 36 !! 109 !! 34 !! 179 !! !! 20% !! 61% !! 19% !! 100% !! !! !! !! !! !! Total !! 179 !! 364 !! 140 !! 68 !! !! 26% !! 53% !! 21% !! 100% !! =============================================================!! Catatan: X pangkat 2 = 23,569 Tingkat signifikansi: 0,05 Sumber: Diolah kembali dari tabel Resource Productivity Center untuk The Jakarta Post. Seperti ditunjukkan dalam tabel tersebut rapat akbar tersebut didominasi oleh yang berada dalam kurun paling aktif secara poli- tik, dan matang secara politik, serta matang secara religius yaitu me- reka yang berumur 26-45. Mereka merupakan 53 persen dari para hadirin. Bila kelompok ini disatukan dengan yang lebih muda yaitu dari yang di bawah umur 18 sampai 25 tahun maka dua kelompok ini akan menjadi 80 persen dari semua yang hadir. Suatu analisis statistik yang lebih mcndalam menunjukkan ada- nya korelasi tinggi antara pendidikan dengan keterlibatan politik para pemuda dan pengalaman religius mereka yang menghadiri ra- pat akbar ini. Suatu analisis yang lebih jauh lagi mengungkapkan bahwa proporsi itu akan semakin tinggi bila kita bergerak dari me- reka yang menikmati pendidikan agama (49%) kepada mereka yang menikmati pendidikan umum (52%). Malah proporsi itu akan semakin tinggi lagi di kalangan mereka yang menikmati pen- didikan campuran antara pendidikan agama dan pendidikan umum (61%). Ini hanya suatu cara lain untuk mengatakan bahwa politisasi NU bejalan seiring dengan jenis pendidikan seseorang. Ini juga menjelaskan rasa berkewajiban (a sense of moral obliga- tion) di dalam kalangan pemuda ini untuk menghadiri rapat akbar tersebut Delapan puluh tiga persen (di dalam tabel yang tidak di- muat di sini) mengatakan adalah kewajibannya untuk menghadiri rapat akbar tersebut di dalam suatu bentuk pertemuan politik ter- buka -boleh jadi terbesar sejak zaman Orde Baru. Rasa berkewaji- ban moral tentu saja akan mengarah kepada rasa berkewajiban po- litik. Ini pada gilirannya berarti bahwa bah di dalamnya terkandung kemungkinan besar untuk dimobilisasikan secara massal, pada saat mobilisasi politik diperlukan. Penemuan ini tidak memberikan sua- tu yang baru tetapi penemuan ini menyakinkan bahwa poten- si itu masih tetap terkandung di dalam organisasi massa terbesar ini. Kekerasan hidup astika dan ekslusivisme menjadi keprihatinan Hasyim As'ary pada tahun 1930-an. Statistik juga masih menunjuk- kan bahwa ekslusivitas itu masih ada. Malah penemuan ini menun- jukkan suatu yang menarik perhatian yaitu bahwa eksklusivitas itu le- bih berada pada kalangan mereka yang justru menikmati pendidik- an umum, 57%, dan terendah pada mereka yang menikmati pen- didikan agama, 44% (lihat tabel 2). Penemuan ini menawarkan dua kemungkinan penafsiran. Politisasi sangat kuat kemungkinannya di kalangan mereka yang mengenyam pendidikan umum. Pendidikan agama boleh jadi membikin seseorang menjadi "a-politis". Pendidik- an umum bagi seseorang yang berlatarbelakang NU akan mening- katkan rasa keterlibatan politik seorang. Politisasi akan lebih kuat kemungkinannya pada mereka yang berasal dari sektor ini. Semua yang disebut di atas menunjukkan hal yang sama secara konsisten. Bilamana rasa berkewajiban merujuk kepada rasa keteri- katan atau kohesi ke dalam organisasi ini (internal cohesion), maka tingkat eksklusivitas menunjukkan dorongan yang besar keluar untuk mempertahankan garis batas sosial dan politik (social and political bor- der line) sebagai suatu jalan untuk mempertahankan jati diri (identity definition). Tabel 2 Tingkat Toleransi ============================================================!! Tabligh Akbar !! Latar Belakang Pendidikan !! Total !! !!=========!!========!!==========!! !! !! Agama !! Umum !! Campuran !! !! ============================!!========!!==========!!========!! Hanya untuk !! 75 !! 46 !! 44 !! 165 !! anggota !! 26% !! 21% !! 25% !! 24% !! !! !! !! !! !! Hanya untuk !! 126 !! 121 !! 94 !! 175 !! Umat Islam !! 44% !! 57% !! 53% !! 50% !! !! !! !! !! !! Untuk siapa saja !! 88 !! 47 !! 40 !! 175 !! !! 30% !! 22% !! 22% !! 26% !! !! !! !! !! !! Total !! 289 !! 214 !! 178 !! 681 !! !! 100% !! 100% !! 100% !! 100% !! ============================================================!! Catatan: X pangkat 2 = 9,9276 Tingkat signifikansi: 0,05 Sumber: Diolah kembali dari tabel Resource Productivity Center untuk The Jakarta Post Penutup Tidak pernah sejak Partai Komunis Indonesia suatu organisasi massa memiliki kemampuan memobilisasi massa sekuat itu. Go- longan Karya, partai yang didukung pemerintah, kadang-kadang menunjukkan kemampuan memobilisasi massa yang besar. Namun perbedaan antara keduanya terletak justru di dalam wujud organi- sasinya. Kalau diperkenankan dipakai metafora stick and carrot -cam- buk dan gula- untuk hal ini maka bisalah dikatakan bahwa kemam- puan Golkar untuk memobilisasi massa terletak di dalam "cambuk", ia digerakkan oleh sesuatu dari luar. NU lebih mengandalkan "gu- la" dari dalam yang bisa disebut sebagai motivasi religius yang ma- suk ke dalam pribadi terdalam seseorang. Justru di dalam arti itu Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang paling siap dimobilisasi oleh para pemimpinnya kalau terjadi sesua- tu pada masa-masa mendatang. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ *) Tulisan ini merupakan versi yang sudah direvisi dari tulisan yang pernah dimuat Kompas, 20 Maret 1992.