Akbar: Golkar Tak Takut Kalah dalam Pemilu Nanti

Yogyakarta, JP.-

Bagi Golkar, sistem distrik plus (proporsional) yang dilaksanakan dalam pemilu mendatang sama sekali tidak menjadi masalah. Sebab, Golkar sendiri sudah sejak lama mengusulkan sistem ini. ’’Jika sistem distrik plus ini digunakan, Golkar oke saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan sistem yang akan digodok lagi oleh DPR itu,’’ tandas Ketua Umum DPP Golkar Ir Akbar Tanjung di Yogyakarta kemarin.

Akbar mengakui bahwa sistem yang dipakai dalam pemilu nanti, mungkin, tidak sepenuhnya distrik. Tetapi, gabungan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem ini, tambahnya, justru sangat menguntungkan Golkar. ’’Jadi, tidak ada ketakutan bahwa Golkar akan kalah dalam pemilu mendatang,’’ katanya.

Dalam sistem gabungan itu, suara-suara yang tidak terpakai atau tidak terakomodasikan dalam sistem distrik bisa diakomodasikan dalam sistem proporsional sehingga tidak hilang percuma. ’’Inilah yang sangat menguntungkan buat kami,’’ ujarnya.

Menyinggung kehadiran Try Sutrisno dan Edi Sudradjat dalam peresmian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Akbar Tanjung mengaku tidak tahu persis motivasinya. ’’Apa karena diundang atau karena ingin jadi bagian dalam partai itu, saya tidak tahu. Kami beranggapan bahwa itu adalah undangan karena Pak Edi sendiri mengatakan dia ke sana karena diundang. Tapi, dengan adanya jenderal-jenderal tersebut, PKB sedikit banyak akan diberi manfaat politik,’’ tegasnya.

Akbar mengatakan, Golkar tidak merasa bahwa kehadiran Pak Try di sana akan merenggangkan hubungannya dengan Golkar. ’’Kami tetap menganggap beliau adalah sesepuh yang dihormati keluarga besar Golkar. Saya sendiri sangat menghormati Pak Try, dan saya yakin ia tidak akan meninggalkan kami,’’ katanya.

Sementara itu, ketika ditanya tentang adanya rencana reshuffle kabinet, Akbar mengaku tidak pernah mendengar hal itu dari Presiden B.J. Habibie. ’’Saya tidak pernah mendengar presiden pernah merencanakan hal itu. Saya tidak tahu dari mana sumbernya. Saya kira tidak, karena dalam pembicaraan dengan presiden, hal itu tidak pernah dibahas. Saya mengatakan hal itu tidak ada,’’ tegasnya.

Menyangkut recall keluarga Soeharto di MPR, Akbar mengatakan bahwa itu merupakan pergantian antarwaktu untuk mengefektifkan fungsi MPR. ’’Mengapa kita ganti, karena kita ingin agar anggota majelis betul-betul bisa efektif dalam melaksanakan kebijaksanaan organisasinya. Karena itu, kita mencari orang-orang yang komitmennya untuk mendukung reformasi tidak diragukan lagi,’’ jelasnya.

Konsekuensi pe-recall-an itu sudah dipikirkan. Termasuk kekurangan dana yang selama ini diambil dari Yayasan Dakab. ’’Kita mengadakan pendekatan dengan Pak Harto sebagai ketua Yayasan Dakab, lalu dapat bersama-sama mencari jalan keluar mengatasi hubungan antara yayasan dan Golkar. Walaupun yayasan itu didirikan secara pribadi oleh Pak Harto, semua tahu bahwa itu digunakan mendukung Golkar,’’ ungkapnya. (dib)