Jakarta, JP.-

Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung terus melakukan terobosan politik. Setelah mereformasi struktur DPP dengan membersihkan FKP MPR dari keluarga Cendana, kini Akbar menyatakan siap berkoalisi dengan partai-partai baru sepanjang mempunyai kesamaan konsep, visi, dan policy dengan Golkar.

’’Kami bisa bergabung dengan Pak Amien (partai yang didirikan Amien, Red). Tapi bukan bergabung secara fisik. Kami bisa mengadakan suatu kerja sama kalau punya sikap, pendapat, visi, atau policy yang hampir sama,’’ ujar Akbar setelah memimpin rapat pleno DPP Golkar di kantor DPP Golkar Jakarta Rabu dini hari.

Akbar yang juga Mensesneg ini mengatakan, kepastian tentang aliansi atau koalisi dengan partai lain itu sangat bergantung pada perkembangan politik ke depan. Dinamika politik terakhir ini, kata dia, sulit diprediksi. ’’Yang pasti, yang dulu kawan mungkin sekarang bisa jadi kompetitor. Sebaliknya, di masa lalu menjadi kompetitor, besok bisa menjadi kawan,’’ kata Akbar yang dikenal sebagai figur yang egaliter itu.

Dia mengungkapkan, sekarang ini memang belum ada langkah-langkah untuk merangkul partai lain atau tokoh dari partai lain, termasuk Amien. ’’Saya sudah lama tidak bertemu Pak Amien,’’ ujarnya.

Ditanya apakah kesediaan beraliansi dengan Amien ini bermaksud mengantisipasi kemungkinan bergabungnya Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Akbar hanya tersenyum. ’’Kita lihat saja nanti. Aliansi dan koalisi adalah hal yang lumrah dalam politik,’’ katanya sambil merapikan berkas-berkas di mejanya.

Akbar melanjutkan, koalisi dan aliansi adalah hal yang lumrah dalam politik. Kalau ada alternatif, kira-kira memilih Amien atau Gus Dur? ’’Kita lihat saja nanti. Tentunya kami akan memilih pihak yang mempunyai konsep paling dekat dengan konsep Golkar. Bisa Gus Dur, bisa juga dengan Pak Amien,’’ tandasnya.

Sementara itu, soal Barisan Nasional yang dibentuk mantan rivalnya dalam pencalonan ketua umum Golkar Edi Sudradjat, Akbar berkomentar bahwa hal itu tidak menjadi masalah baginya selama pembentukannya dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan politik.

Dia tidak sependapat jika kelompok itu dianggap sempalan atau upaya penggembosan terhadap Golkar. ’’Kami positive thinking saja kepada senior kita. Mereka kan salah satu anggota keluarga besar Golkar juga,’’ tandasnya.

Tentang penggusuran terhadap keluarga Cendana dari FKP MPR, Akbar menegaskan bahwa langkah ini bukan upaya untuk mengantisipasi kembalinya jalur Soeharto.

Istilah yang dipakai Golkar adalah pergantian antarwaktu menghadapi Sidang Istimewa (SI) MPR yang akan digelar November mendatang. Golkar sadar, betapa penting peranan anggota MPR, khususnya dalam melaksanakan misi Golkar dalam SI nanti. ’’Kami melakukan pergantian anggota agar misi itu berjalan sukses. Terutama dalam melaksanakan agenda reformasi,’’ papar Akbar.

Peranan anggota FKP ini, kata Akbar, akan sangat penting. Karena itu, diperlukan anggota-anggota yang mempunyai komitmen tinggi agar kebijakan DPP Golkar bisa dioperasikan di MPR. ’’Menghadapi pekerjaan politik yang cukup berat itu, harus ada jaminan bahwa para anggota FKP cukup berkualitas dan mempunyai komitmen terhadap kebijakan DPP,’’ tegas Akbar.

Untuk sementara ini, pembersihan anggota MPR dinilai cukup. Tetapi, bila kondisi nanti menuntut pergantian lagi, hal ini tentu akan dibahas dan dibicarakan di DPP.

Bagaimana halnya dengan anggota DPR? Akbar menegaskan para anggota DPR yang berbau KKN pun akan mengalami nasib yang sama dengan keluarga Cendana alias rontok dari Senayan.

Kapan? ’’Tak terlalu lama. Mungkin November atau sebelumnya. Tunggu saja,’’ kata Akbar yang tidak bersedia menyebut jumlah anggota DPR yang akan di-recall ini. ’’Yang pasti, jumlahnya tidak sampai 60 orang. Apalagi sampai 104 seperti isu yang beredar beberapa waktu lalu itu,’’ imbuh Akbar sambil tersenyum. (ilo)