Cuti dari PP Muhammadiyah, Jalan ke Kursi Presiden?

Jakarta, JP.-

Akhirnya, Ketua PP Muhammadiyah Dr H M. Amien Rais benar-benar menggeluti dunia politik. Ia siap ’’cuti’’ memimpin persyarikatan itu dan serius menjadi ketua partai politik yang didirikan warga Muhammadiyah. Ini sesuai dengan amanat Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang, 7 Juli lalu.

Amien lantas menyerahkan kepemimpinan PP Muhammadiyah kepada Prof Dr Achmad Syafi’i Ma’arif yang kini menjadi wakil ketua PP. ’’Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik berlandaskan amar makruf nahi mungkar dan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, saya tidak boleh setengah-setengah menerjuni politik,’’ katanya kepada Jawa Pos di Jakarta kemarin.

Karena masih menjabat ketua PP Muhammadiyah dan berstatus pegawai negeri (dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada), Amien perlu mendapatkan izin dari instansi tempat dia bekerja dan PP Muhammadiyah. ’’Seandainya diperbolehkan PP Muhammadiyah dan perguruan tinggi tempat saya mengajar, saya akan menerjuni politik beberapa tahun,’’ jelas pria yang namanya makin meroket setelah menjadi salah seorang tokoh yang dianggap berhasil menggulingkan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa itu.

Berkaitan dengan izin yang diperlukan Amien dari PP Muhammadiyah, tadi malam, di Jakarta, berlangsung rapat pleno PP Muhammadiyah. Dalam rapat pleno tersebut sekaligus juga dilakukan serah terima jabatan ketua PP Muhammadiyah dari Amien Rais ke Syafi’i Ma’arif. Dalam rapat pleno yang dihadiri hampir semua pengurus PP tersebut, Amien juga mendapatkan izin ’’cuti’’ serta memimpin partai politik yang akan didirikan warga Muhammadiyah.

Mengapa Amien tiba-tiba tertarik memimpin partai politik? Padahal, sebelumnya ia sempat menegaskan untuk tetap berkhidmat di Muhammadiyah dan mencalonkan Syafi’i Ma’arif untuk memimpin partai yang akan didirikan warga Muhammadiyah, sesuai dengan amanat sidang tanwir di Semarang? Apakah ini sebagai langkah awal Amien untuk menuju puncak kepemimpinan nasional dalam pemilu mendatang? Sebab, dalam sidang tanwir itu juga diputuskan bahwa Muhammadiyah merelakan Amien menjadi presiden RI mendatang.

Amien tak memberikan penjelasan rinci soal itu. Ia hanya mengatakan bahwa keinginannya terjun secara serius ke dunia politik itu karena desakan dari kanan, kiri, bawah, dan samping. ’’Bagi saya, terjun ke dunia politik adalah sesuatu yang baru. Tetapi, saya suka tantangan. Ini tantangan menarik,’’ kata Amien yang tidak bersedia menjelaskan format dan nama partai yang akan ia dirikan itu. ’’Tunggu saja tanggal mainnya,’’ katanya.

Ia juga mengatakan bahwa keinginannya menjadi ketua partai itu bukan disebabkan menjamurnya partai-partai baru, termasuk Nahdlatul Ulama (NU) yang juga akan mendirikan partai politik. Man of the year versi majalah Ummat ini menandaskan bahwa partai yang akan didirikan nanti bukan untuk menyaingi partai NU. ’’No, no, no. Kami tak pernah berpikir saing-saingan atau mendirikan partai karena yang lain (mendirikan parpol, Red),’’ tegas Amien.

Diizinkankah Amien oleh PP Muhammadiyah? Sayangnya, Rapat Pleno PP Muhammadiyah ternyata belum memberikan lampu hijau kepada Amien untuk memimpin partai. Prof Malik Fadjar MSc mengatakan, dalam rapat di kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya tadi malam, rencana pendirian partai tersebut di-pending dulu. Soalnya, pengurus PP Muhammadiyah belum tahu UU politik, terutama UU parpol.

’’UU politik perlu diketahui dulu karena kami ingin tahu sistem pemilu nanti seperti apa. Termasuk, jumlah anggota DPR yang diperebutkan berapa?’’ kata Malik yang juga menteri agama Kabinet Reformasi Pembangunan. Karena itu, PP Muhammdiyah perlu memikirkan secara mendalam rencana pendirian partai tersebut. ’’Sebab, kami tidak ingin jika Muhammadiyah memiliki partai hanya sekadar menjadi partai gurem,’’ tegas Malik.

Muhammadiyah, kata Malik, belum memiliki pengalaman mengikuti pemilu. Yang telah memiliki pengalaman tiga parpol, yakni Golkar, PDI, dan PPP. Nah, kalau Muhammadiyah langsung mendirikan partai tanpa melalui pertimbangan yang mendalam, dikhawatirkan partai itu tidak kompetitif.

Malik mengakui Muhammadiyah memang mempunyai basis massa yang cukup besar seperti halnya NU. Tetapi, mahasiswa, misalnya, dalam pemilu apakah betul akan memilih partai yang dibentuk Muhammadiyah itu? ’’Itulah perlunya Muhammadiyah merenungkan kembali sampai mendapat kesimpulan yang matang,’’ tandasnya.

Apakah itu sama dengan menghalangi niat Amien mendirikan parpol? Malik menjawab istilahnya bukan menghalangi atau merestui. Tetapi, pengurus PP Muhammadiyah minta di-pending dulu sampai keluar UU parpol yang baru nanti. ’’Sebab, mendirikan partai itu perlu dana yang besar, struktur organisasi yang kuat, dan dukungan masyarakat secara luas,’’ tegas Malik. (saf/ilo)