Jawa Post, 25 Oktober 1997

		NU Jabar Juga Minta HAM Jadi Tap MPR 
		 Agar Ada Kesatuan Konsep yang Utuh

Bandung, JP.

Wakil Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa
Barat H Man Muhammad Iskandar berpendapat, konsep hak asasi manusia
(HAM) paling tepat dituangkan dalam ketetapan MPR (tap MPR). ‘’Penuangan
tersebut harus tersendiri dan terpisah dari GBHN,’’ katanya.

Menurut Iskandar, penuangan konsep HAM ke dalam tap MPR perlu terpisah
dengan GBHN, mengingat GBHN adalah kebijakan MPR yang menjadi landasan
operasional pemerintah.

Dalam pandangan Iskandar, masalah HAM bukan hanya menyangkut landasan
operasional. HAM itu menyangkut juga masalah prinsip atau doktrin yang
akan dijadikan pegangan bagi perangkat pemerintah, penegak hukum, dan
masyarakat. 

Ia menambahkan, berkaitan dengan berlakunya AFTA atau era pasar bebas
ASEAN pada tahun 2003, masalah HAM akan mencuat dan menjadi ukuran.
"Karenanya Indonesia harus punya pegangan yang jelas dan spesifik untuk
menghadapi hal itu," tambahnya.

"Dalam Islam, prinsip HAM dimulai dari prinsip pertama, yaitu manusia
sebagai hamba Allah yang mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah,’’
ujarnya seraya menambahkan, ‘’Dari sederet kewajiban-kewajiban kepada
Allah itu, muncul hak dan tanggung jawab."

Iskandar tak mengingkari bahwa HAM sudah tercantum dalam UUD 1945, namun
katanya, teks yang tercantum dalam UUD 1945 itu belum cukup karena tidak
bersifat operasional. "Karena, jika HAM masuk menjadi tap MPR
tersendiri, landasan untuk mewujudkan HAM akan terjabar lebih
spesifik," tandasnya.

Iskandar memberikan contoh, Pancasila sudah tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945. Namun karena merupakan pedoman bangsa, perlu penjabaran agar
lebih jelas, yang pada kelanjutannya dituangkan dalam ketetapan MPR
mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Untuk menegakkan HAM, dalam pelaksanaannya, menurut Iskandar, diperlukan
lembaga-lembaga yang menangani masalah HAM. "Meskipun terpaut cukup
lama dengan lahirnya deklarasi HAM, Indonesia kini sudah memiliki Komnas
HAM sebagai lembaga yang menangani masalah HAM," kata Iskandar.

Sehubungan dengan keberadaan Komnas itu, kata Iskandar, penjabaran HAM
dalam perangkat undang-undang (UU) sangat perlu.

Iskandar tidak menyangkal dengan keberadaan HAM dalam berbagai
perundang-undangan di Indonesia, tetapi dalam kaitan HAM sebagai suatu
konsep, di Indonesia belum merupakan satu kesatuan yang utuh.

"Karena itu kita memerlukan satu kesatuan konsep HAM yang utuh dan
jelas yang tertuang dalam suatu produk hukum sebagai landasan
pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia," lanjutnya.

Iskandar mengungkapkan bahwa masih banyak ketidakseragaman pemahaman
atas HAM antara perangkat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat,
yang menurut penilaiannya, hal itu karena ketidakjelasan konsep HAM.

Banyak kejadian yang oleh masyarakat dipandang sebagai
pelanggaran HAM, namun dari kacamata pemerintah dan penegak hukum bukan
sebagai pelanggaran.

Sebaliknya, menurut dia, apa yang menurut pemerintah dan penegak hukum
sebagai pelanggaran HAM, tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh
masyarakat. 

"Hal itu menunjukkan sangat mendesaknya suatu produk hukum sebagai satu
kesatuan konsep HAM untuk menghilangkan kesenjangan dan perbedaan
pemahaman antara pejabat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat,"
ujarnya. (an)