Pikiran Rakyat BERITA UTAMA - 24 OKTOBER 1997 Pemerintah Tetap Izinkan Konbes NU JAKARTA, (PR).- Permintaan Ketua Umum PBNU versi muktamar luar biasa Pondok Gede, H. Abu Hasan, MA kepada pemerintah supaya menunda Kongres Besar (Konbes) NU dan Munas Alim Ulama mendapat tanggapan "minor" dari Dirjen Sospol Depdagri, Achdari. "Kita mengacu pada asas legalitas dan konstitusi bahwa yang diakui pemerintah adalah PBNU pimpinan Gus Dur. Nah, mereka inilah yang akan melaksanakan Konbes dan sudah menyampaikan laporannya kepada pemerintah dan kita izinkan. Sejauh ini tidak ada masalah besar dalam hal ini," katanya kepada wartawan yang menghubungi di kantornya di Jakarta, Kamis (23/10). Bahkan, lanjut Achdari, perwakilan dari PBNU akan segera menemuinya untuk melakukan audiensi. Ketika ditanya tentang adanya keretakan di tubuh NU dan makin dekatnya Sidang Umum MPR 1998 mendatang, Achdari menyatakan bahwa pemerintah akan mengamankan dan mensukseskan SU MPR 1998 mendatang. Tapi pemerintah juga meminta segenap lapisan masyarakat untuk turut serta mengamankan jalannya SU MPR nanti. "Kalau ada unsur, siapapun juga yang mencoba mengacaukan SU MPR, saya kira pemerintah akan mengambil sikap tegas. Sebab ini me- nyangkut kepentingan bangsa dan negara sehingga tidak mau mengambil risiko sekecil apapun," katanya. Menurutnya, pemerintah tidak terlalu khawatir bahwa keretakan di tubuh NU akan menggangu jalannya SU MPR. Bahkan ia mengaku tidak melihat adanya ancaman besar sehubungan dengan friksi di tubuh ormas Islam terbesar ini. "Memang di NU ada kelompok yang belum bisa menyatu, tapi saya percaya akan bisa diselesaikan secara intern oleh mereka. Sampai sekarang kita tidak merasakan bahwa itu merupakan ancaman. Itu hanyalah romantika berorganisasi saja," kata Achdari. Ketika ditanya sikap pemerintah bila Abu Hasan mengganggu jalannya Konbes, Achdari menyatakan bahwa itu adalah urusan aparat keamanan. Ia yakin bahwa setiap gangguan akan mempunyai konsekuensi hukumnya karena telah melanggar konstitusi. Namun ia yakin bahwa Abu Hasan tidak akan melakukan tindakan itu. Ditanya wartawan tentang kemungkinan adanya kecurigaan pemerintah sehubungan dengan penyelenggaraan Konbes NU di tempat terpencil, Achdari menyatakan pemerintah tidak menaruh kecurigaan sedikitpun. "Kenapa mesti curiga. Mereka mengundang kita dan akan datang kepada kita untuk melaporkan Konbesnya. Jangan lupa, di manapun dan sekecil apapun di Indonesia ini, kita bisa memonitor dan mengawasinya. Ingat, Gus Dur dan Abu Hasan kan pernah rujuk dan diharapkan mereka akan bisa memperbaiki hubungannya," harap Achdari. Ia tertawa ketika ditanya wartawan kemungkinan bahwa dirinya akan mengingatkan Abu Hasan. Menurutnya, Abu Hasan adalah orang besar dan pemerintah tidak melihat perlunya ikut campur dalam masalah yang dihadapi PB NU ini. "Pemerintah tahu bahwa mereka ini orang-orang yang arif. Saya yakin dan percaya bahwa keduanya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesuksesan dan keamanan SU MPR yang justru akan menentukan landasan pelaksanaan operasional pembangunan ini," jelasnya.**