Jawa Post, Sabtu, 24 Oktober 1997 Pemerintah Tetap Dukung Gus Dur Rencana Konbes Sempat Diprotes Abu Hasan Jakarta, JP.- Meski diprotes Abu Hasan cs, pemerintah tetap akan memberikan izin penyelenggaraan konbes (konferensi besar) NU pimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di NTB November mendatang. Menurut Dirjen Sospol Depdagri Achdari, pengurus PB NU yang sah dan konstitusional itulah yang diakui pemerintah. "Yang sah siapa? Ya, yang sekarang mau menggelar konbes di Nusa Tenggara Barat itu," tegas Dirjen Sospol kepada wartawan di ruang kerjanya, di Depdagri Jakarta, kemarin. Rencana NU menggelar konbes itu sempat digoyang Abu Hasan yang sejak muktamar NU di Cipasung menjadi seteru utama Gus Dur. Dalam siaran persnya Rabu lalu, Abu minta aparat keamanan tidak memberikan izin kegiatan kepada PB NU. Alasannya, konbes bisa menimbulkan gejolak sehingga mengganggu SU MPR 1998. Gus Dur belum mereaksi protes tersebut. Menurut Dirjen Sospol, pemerintah sudah mengeluarkan izin pelaksanaan konbes di NTB. "Pemerintah mempersilakan PB NU pimpinan Gus Dur menggelar konbes. Malah, dalam waktu dekat, pengurus PB NU akan mengadakan dialog dengan Depdagri," ujar mantan Wakabia ini. Kalau saat ini ada pernyataan yang kurang senang dengan rencana PB NU menggelar konbes, dia menilai hal itu urusan intern NU. Ia masih percaya urusan internal NU itu bisa dipecahkan sendiri secara kekeluargaan. "Itu yang membuat pemerintah tidak merasa melihat di NU ada persoalan besar," katanya. Achdari menegaskan, sebenarnya Abu Hasan tidak perlu mengkhawatirkan rencana konbes NU pimpinan Gus Dur. Kalau kegiatan konbes menimbulkan gejolak dan mengganggu pelaksanaan SU MPR, pemerintah yang akan bertanggung jawab. "Pemerintah sikapnya kan sudah tegas: selalu mengajak masyarakat ikut mengamankan dan menyukseskan SU MPR. Memang, kalau ada kelompok yang mencoba mengganggu dan menggagalkan SU MPR, ya pemerintah akan bertindak tegas," ujarnya. Ia mengakui, dalam menghadapi SU MPR itu, kita tidak boleh main-main. Itu yang membuat pemerintah selalu waspada terhadap setiap upaya yang akan mengacau SU MPR. Pemerintah sudah bersikap tegas, tidak akan mengambil risiko sekecil apa pun. Pemerintah, menurut dia, tidak melihat konbes PB NU menjadi ancaman besar bagi pelaksanaan SU MPR mendatang. Kekhawatiran Abu Hasan itu dia nilai sebagai cerminan bahwa di NU masih ada masalah internal. "Tapi, saya percaya urusan itu akan bisa diselesaikan di antara mereka. Apalagi Gus Dur dan Abu Hasan kan pernah rujuk," katanya. Bagaimana halnya kalau Abu Hasan ngotot akan mengganggu konbes itu? Achdari mengatakan tidak perlu khawatir karena ada aparat keamanan yang akan menangani. Terhadap segala sesuatu yang melanggar konstitusi, katanya, sudah ada hukumnya sendiri. Achdari juga menegaskan, pemerintah tidak pernah mencurigai kepemimpinan Gus Dur. Misalnya Gus Dur menggelar konbes di NTB, menurut dia, tidak perlu dicurigai. "Untuk apa curiga? Wong dia (Gus Dur) juga ngundang kita (pemerintah) kok untuk datang ke sana," katanya Saat ditanya kemungkinan pemerintah akan mengingatkan Abu Hasan, Achdari tidak cepat menjawab, tapi malah tersenyum. "Untuk apa sih diingatkan? Wong mereka itu sudah hebat-hebat kok. Untuk apa sih saya harus campur tangan? Beliau-beliau kan sudah dewasa dan arif-arif, ya biar mereka sendiri yang selesaikan," ujarnya. Itu berarti pemerintah tidak membela Abu Hasan lagi ya? "Ha... ha... ha.... Lu mancing-mancing gue ya. Di sini tidak ada sikap bela atau tidak. Kita hanya melihat secara jernih dan legalitasnya,’’ katanya. (saf)