Suara Pembaruan, Jum'at 12 Okt 97 Gus Dur: Konspirasi Sudah Dijamin Tidak Akan Ada Jakarta, 10 Oktober Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdurrahman Wahid mengatakan, konspirasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR telah membuat situasi politik semakin panas. Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok-kelompok. Hal itu dikatakan Gus Dur, panggilan akrab KH Abdurrahman Wahid dalam percakapan dengan Pembaruan di ruang kerjanya, hari Kamis (9/10). Ia mengatakan, menjelang pelaksanaan SU MPR tampak ada beberapa kelompok yang dengan sengaja membuat masalah untuk memperkeruh suasana. Ada bermacam cara yang mau dipaksakan agar situasi politik menjadi tidak menentu dengan mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tak perlu diperdebatkan. Namun demikian, Gus Dur menyatakan keyakinannya, bahwa terjadinya konspirasi politik tersebut sudah dijawab seorang pejabat tinggi yang menjamin agar kemungkinan tersebut tidak terjadi. ''Bilangin sama Gus Dur deh tidak ada konspirasi itu,'' ujar Gus Dur menirukan pernyataan seorang pejabat tinggi negara yang disampaikan pada teman dekat Ketua Umum PBNU tersebut. Gus Dur sendiri tidak bersedia menyebutkan siapa nama pejabat tinggi negara yang memberikan jaminan tersebut. Ia berpendapat, pernyataan seorang pejabat tinggi negara merupakan komitmen dan jaminan. ''Bagus, memang itu tugas dia bukan tugas saya,'' ujarnya. Sebelumnya, ujar Gus Dur, sudah kelihatan adanya gejala konspirasi dan dibiarkan oleh orang-orang yang semestinya menangani dengan baik. Ia menilai situasi ini secara politis semakin membuat suasana menjadi panas sehingga pihaknya merasa perlu untuk memberikan peringatan. Oleh karena itu, bila terjadi hal-hal inkonstitusional menjelang dan selama pelaksanaan SU MPR, rakyat -- termasuk NU -- tidak akan tinggal diam. ''Bukan hanya NU, rakyat dan NU ikut serta dalam gerakan rakyat yang besar,'' tandasnya. Ditanya tentang bentuk konspirasi yang mungkin terjadi seperti yang dimaksud Gus Dur, ia mengatakan, ada bermacam cara yang mau dipaksakan. Ia melihat sudah terdapat gerakan yang mencoba menyatakan wakil presiden harus begini atau menyebut nama orang kuat untuk menjadi wakil presiden, dikotomi ABRI-sipil dan seterusnya. Ini semua menunjukkan bahwa semua pihak sedang mencari perkara ngurusin hal-hal yang tidak perlu. Siapa saja ABRI atau sipil asal dia kompeten menjalankan tugas sebagai wakil presiden tidak perlu dipermasalahkan karena ABRI atau sipil sama-sama mempunyai hak untuk menjadi wakil presiden. Ditanya apakah konspirasi tersebut akan mengarah pada Presiden Soeharto, Gus Dur mengatakan, sasaran konspirasi politik tersebut untuk mendukung seseorang untuk menjadi wakil presiden. Banyak kelompok yang menginginkan tokohnya agar bisa menduduki jabatan wapres. Mereka masing-masing mendesak agar tokoh yang dijagokan bisa berhasil. Apakah peringatan Gus Dur ini berarti menjaga agar jangan sampai ada pemaksaan? Ia mengatakan, jangan sampai Presiden di-fait accompli. Tidak Memperkeruh Ketika ditanya bukankah banyaknya nama yang dicalonkan menjadi wakil presiden merupakan gejala yang bagus dalam proses demokrasi, ia mengatakan, banyaknya nama yang dicalonkan memang bagus dan tidak menjadi masalah. Tetapi, hendaknya tidak membuat konspirasi yang memperkeruh suasana. ''Asal dilakukan secara prosedural dan tidak melakukan kegiatan yang inkonstitusional tidak perlu dikhawatirkan,'' tandasnya. Adakah ancaman lain yang mungkin terjadi menjelang SU MPR? Gus Dur menjelaskan, dari dulu pusat-pusat kekuasaan atau power centre ini satu sama lain saling bersaing sehingga menimbulkan gesekan. Bagaimana dengan kelompok di masyarakat atau LSM yang banyak ditakutkan karena dinilai cukup vokal? Dari dulu, ujar Gus Dur, tidak ada yang perlu ditakutkan dari LSM karena tidak akan pernah mengganggu sidang umum. Dari dulu, ujarnya menambahkan, situasi politik Indonesia memang selalu diwarnai dengan kepentingan-kepentingan kelompok atau perorangan. Hanya saja selama ini masih berjalan sesuai dengan porsi yang wajar. Ia melihat karena sudah mendekati bahaya, maka perlu dilakukan peringatan agar pihak-pihak yang memiliki kepentingan kembali mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompoknya. Gus Dur melihat, kondisi semacam ini harus segera dihentikan karena bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah serius seperti masalah ekonomi yang memerlukan perhatian dari seluruh potensi Bangsa Indonesia. Masyarakat yang sudah cukup repot dengan masalah ekonomi hendaknya tidak semakin dipersulit dengan situasi politik yang ditimbulkan dari pihak-pihak tertentu.(K-9)