[Kompas Online] ---------------------------------------------------------------------------- Jumat, 2 Mei 1997 ---------------------------------------------------------------------------- Generasi Muda NU Ajukan Sikap Politik Komnas HAM Jakarta, Kompas Sekitar 25 orang aktivis yang mengaku dari Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama (FKGMNU) Jakarta datang ke Sekretariat Komnas HAM hari Kamis (1/5) untuk menyatakan sikap mereka tentang jalannya pemilihan umum (pemilu) tahun ini. Sikap politik yang mereka ajukan pada intinya meminta agar pemilu tetap memenuhi persyaratan seperti adanya jaminan hukum bagi jalannya pemilu, perlu adanya perlakuan tidak diskriminatif oleh pemerintah terhadap semua organisasi peserta pemilu (OPP), perlunya kebebasan bagi masyarakat untuk memilih atau sebaliknya, perlunya kontrol dari masyarakat terhadap jalannya pemilu yang bebas dari tekanan pihak mana pun. Demikian Ketua FKGMNU Jakarta N Adrian yang didampingi M Lutfi Iskandar (Sekretaris) di Sekretariat Komnas HAM, Kamis (1/5). Saat itu mereka diterima oleh Clementino dos Reis Amaral, Soegiri, dan M Salim. Dalam nota pernyataannya, mereka juga meminta agar pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu 1997 sesegera mungkin mengevaluasi seluruh proses tahapan Pemilu tahun ini. Selain itu FKGMNU, melalui Komnas HAM, juga meminta perhatian pemerintah menghentikan segala tindakan yang represif yang secara langsung menunjukkan sikap arogansi politik dari penguasa. Mereka juga kembali mengingatkan agar pemerintah tidak berlaku diskriminatif dan segara menjalankan rekomendasi Komnas HAM yang berkaitan dengan Kerusuhan 27 Juli 1996. "Sejauh ini dan berdasarkan pada pengamatan kami tentang jalannnya Pemilu 1997 ini, kami melihat banyak pelanggaran pemilu yang ternyata masih belum ditindaklanjuti oleh pemerintah. Di antaranya adalah masih belum imbangnya penayangan kampanye melalui media elektronik, adanya bentrokan massa menjelang kampanye, dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh salah satu OPP yang terus berjalan tanpa ditegur oleh yang berwenang," kata Adrian. Jika Pemilu 1997 ini digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan, FKGMNU melihat pemilu ini akan kehilangan kredibilitasnya dan pada akhirnya akan kehilangan legitimasi dari rakyat. (bw/tt)