http://kompas.com/9704/14/POLITIK/nuti.htm
  Kompas, Senin, 14 April 1997

  NU tidak Terikat dengan Kekuatan Politik Mana pun

  Madiun, Kompas
  Eksitensi Nahdlatul Ulama (NU) tidak terikat dengan kekuatan sosial
  politik manapun. Artinya, NU tidak punya sangkutan organisatoris dengan PDI, PPP
  dan Golkar, begitu pula dengan birokrasi dan ABRI sebagai kekuatan sosial
  politik.

  Namun, NU meladeni semuanya dengan baik. NU ingin berhubungan dengan
  akrab, mencoba untuk bekerja sama dalam banyak hal. Dan yang jelas, warga NU
  menghormati semua pihak tanpa terkecuali.

  Demikian dikatakan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid dihadapan
  sekitar puluhan ribu warga nahdliyin yang memadati Alun-Alun Madiun, Sabtu
  (12/4). Saat itu ada acara pengajian akbar dan istighosah, yang juga dihadiri
  Ketua DPP Golkar Ny Siti Hardiyanti Indra Rukmana, KSAD Jenderal R Hartono,
  Menkop/PPK Subiyakto Tjakrawardaya, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Imam
  Utomo, Kapolda Jatim Mayjen (Pol) Sumarsono, Walikota Madiun Bambang
  Pamoedjo, Bupati Madiun S Kadiono dan sejumlah pejabat lain di Jatim.
  
  Menurut Gus Dur, tidak terikatnya NU pada salah satu orsospol disebabkan
  oleh keterikatan dengan keputusan muktamar, yang menyatakan bahwa warga
  NU bebas menyalurkan suara mereka dalam pemilu, menurut keinginan
  masing-masing.
  
  Warga NU selama ini, kata Gus Dur, menjalin hubungan baik dengan semua
  pihak, walaupun kadang ada kesalah pahaman kecil yang memang tidak bisa
  dihindari. Kesalah pahaman itu terjadi karena tingkat pemikiran,
  pengertian, pemahaman, pengorganisasian, pengaturan, dan manajemen sudah
  berbeda-beda, antara NU degan yang lain-lain.
 
  Gus Dur juga mengakui selama ini masih sering terjadi kesenjangan
  pemikiran yang harus dijembatani.
 
  "Kondisi ini yang kadang-kadang menimbulkan perbedaan. Kalau tidak
  dijembatani akan menjadi pendorong munculnya hal yang tidak selayaknya,
  karena itu perlu dilakukan upaya menjembatani antara berbagai lapisan
  dan kalangan masyarakat. Ini tugasnya NU, Badan-badan yang bergerak di
  masyarakat, terutama menjembatani hubungan antara pemerintah dengan
  rakyat," ujarnya. (tif)